Permenkumham nomor 7 tahun 2016 tentang majelis kehormatan notaris

RAPAT MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROV. KEP. …

Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dinilai menjadi jawaban atas keragu-raguan selama ini. Terlebih terkait dengan permintaan dari penyidik kepada notaris untuk membuka data atau informasi akta tertentu.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris, Permenkumham No. 7 Tahun 2016. Kode Etik Notaris Tahun 2015. Kolonial, Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesie, Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3, tanggal 30 Nopember 1860.

TINJAUAN YURIDIS PEMANGGILAN NOTARIS SEHUBUNGAN … budi, kurnia (2017) tinjauan yuridis pemanggilan notaris sehubungan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris oleh aparat penegak hukum (ditinjau dari putusan mahkamah konstitusi nomor 49/puu-10/2012 dan permenkumham nomor 7 tahun 2016… PERLU PENGAWASAN BERKELANJUTAN TERHADAP PROFESI … Rapat ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor : AHU-99.AH.02.07 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Majelis Kehormatan Notaris wilayah periode tahun 2019 hingga tahun 2022 dan Pemberhentian Majelis Kehormatan Notaris wilayah periode tahun 2016 hingga tahun 2019 pada Provinsi Aceh. PEMBAHASAN PERATURAN PEMERINTAH NO 7 TAHUN 2016 …

Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas, Permenkumham, Ps. 29. 4. Hasil wawancara Majelis Kehormatan Notaris (MKN) tingkat wilayah untuk menjalankan dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 terdiri dari unsur pemerintah,. Putusan MKRI Nomor 49/PUU-X/2012 yang menghapuskan frase dengan persetujuan. Majelis 2 Tahun 2014 dibentuklah Majelis Kehormatan Notaris ( MKN),yang salah satu Permenkumham tidak 7. Suatu peraturan hukum tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan peraturan Tahun 2016 tentang Majelis. 7. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Penguji Tesis telah memberikan saran dan angka 1 Permenkumham 2016 disebutkan bahwa “ MKN adalah suatu badan yang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris;. Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan. Notaris (Selanjutnya disebut Permenkumham No. 7 Tahun 2016). 7. Bahwa Pemohon adalah korban tindak pidana yang menderita kerugian materiel dan Tahun 2014 berbunyi, “dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak MKn dengan terlapor dalam proses pembuatan Akta Notaris Nomor 09/ 2016;. 40. hukum, antara lain: Kementerian ATR tidak berkenan melaksanakan Permen.

Hasil penelitian yaitu Pembinaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris adalah sama-sama bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Udang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 PENYITAAN MINUTA AKTA DAN PENGAMBILAN FOTOCOPI … Sep 26, 2016 · Pengaturan lebih lanjut tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris untuk memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan tersebut diatur dalam pasal 20, 23, 25 dan 26 Permenkumham nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Ini Majelis Kehormatan Notaris Sulbar 2019-2023 – FAJAR Nov 22, 2019 · Harun menyampaikan sesuai peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2016, tugas MKNW adalah melakukan pembinaan kepada notaris. Juga memberikan persetujuan atau menolak pemanggilan notaris untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan dalam pemeriksaan terkait dengan akta yang berada dalam penyimpanan notaris.

HAM No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris terkait perbedaan kewenangan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas dan MKN. Berangkat dari penjelasan di atas, tesis ini difokuskan pada kajian mengenai Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Ditinjau Dalam Prespektif Perlindungan Jabatan Notaris dan Kepentingan Umum.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 HA PIOAUSPOI TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 7 ... REPUBLIK INDONESIA No.180,2016. KEMENKUMHAM. Majelis Kehormatan Notaris. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 HA. PIOAUSPOI. TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk … Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 ... Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS Untuk dapat mengakses informasi ini, klik tombol di bawah ini untuk login.


Menteri Hukum dan HAM: Mahkamah Kehormatan Notaris ...

Sep 26, 2016 · Pengaturan lebih lanjut tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris untuk memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan tersebut diatur dalam pasal 20, 23, 25 dan 26 Permenkumham nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

UU no. 2 tahun 2014, tentang Perubahan atas UU. no. 30 tahun 2014, Jabatan Notaris; Notaris adalah sebuah profesi terhormat. Dengan kehormatan yang tertulis secara langsung dibawah Undang-Undang, profesi Notaris melakukan pencatatan sebuah perbuatan, perjanjian, dan penetapan dalam sebuah akta otentik yang diakui oleh Negara maupun oleh hukum.